BPK Beberkan Temuan Penting IHPS I 2024 ke Presiden Prabowo!

Table of Contents

Hai guys, ada berita seru nih! Jadi, Presiden Prabowo baru aja menerima laporan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penasaran? Yuk, kita bahas lebih lanjut!

Pertemuan Penting di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Terima IHPS
image just illustration

Kamis, 2 Januari 2025, menjadi hari yang cukup sibuk di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto kedatangan Ketua BPK RI, Isma Yatun, untuk menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. Laporan ini bukan kaleng-kaleng, guys! Isinya berbagai temuan dan rekomendasi buat perbaikan tata kelola keuangan negara kita.

Apa Aja Sih Isi Laporannya?

Laporan ini mencakup evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat selama semester pertama 2024. Jadi, BPK tuh ngecek bener gak sih duit negara dipakainya. Hasilnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Ini artinya, secara umum keuangan kita dikelola dengan baik, keren kan!.

Tapi, ada tapinya nih. Ada empat kementerian/lembaga yang dapet opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu:

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  2. Kementerian Pertanian
  3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  4. Badan Pangan Nasional

Nah, ini jadi PR buat mereka untuk memperbaiki diri.

Apresiasi dan Harapan

Kerjasama BPK dan Pemerintah
image just illustration

BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama dalam mendukung tata kelola yang baik, apalagi selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyambut baik terbitnya PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi. Isma Yatun pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin.

Selain itu, BPK juga menyoroti peran mereka di level internasional, termasuk sebagai auditor eksternal di berbagai organisasi dunia. Mereka juga minta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.

























Organisasi Kiprah BPK
Badan-badan Khusus PBB Auditor Eksternal
UN Panel of External Auditors Anggota
UN BOA Calon Anggota 2026-2032



Komitmen untuk Lebih Baik

Penerimaan IHPS I 2024 ini menunjukkan komitmen pemerintah dan BPK untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Tujuannya jelas, agar keuangan negara kita akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sementara Isma Yatun hadir bersama anggota BPK lainnya.

Intinya, pemerintah dan BPK sama-sama ingin keuangan negara kita dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Yuk, Berpartisipasi!

Gimana pendapat kalian tentang berita ini? Jangan ragu untuk berbagi komentar dan opini kalian di bawah ya! Kalau kalian tertarik dengan berita atau informasi lainnya, jangan lupa untuk mampir lagi. Kita akan selalu update berita-berita seru lainnya. Sampai jumpa di artikel berikutnya!

Posting Komentar