ICW Kritik MBG: Anggaran Boros, Kantin Kampus Jadi Korban?

Table of Contents

Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, ada potensi pemborosan besar pada anggaran negara yang dialokasikan untuk program ini. Kenapa bisa begitu?

Potensi boros ini muncul karena adanya masalah pada menu MBG itu sendiri. Kualitas dan standar gizi makanannya dinilai kurang memadai. Sayangnya, ini bukan cuma soal rasa atau tampilan, tapi juga berujung pada masalah serius.

Ketidaksesuaian standar inilah yang diduga kuat menjadi penyebab di balik beberapa kasus keracunan yang terjadi pada penerima program MBG di berbagai daerah. Tentu ini jadi sorotan tajam dari ICW.

“Di beberapa temuan kita, mulai dari rencana menu hingga komposisinya, itu tidak sesuai standar gizi. Padahal, di awal, cita-cita MBG ini untuk mengentaskan stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” jelas Eva Nurcahyani, Staf Divisi Riset ICW, saat diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi jurang pemisah antara tujuan program dan implementasi di lapangan.

Temuan ICW di Lapangan¶

ICW tidak bicara tanpa dasar. Mereka melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi program MBG di sejumlah sekolah di wilayah Jakarta. Pengamatan ini dilakukan selama periode yang cukup panjang, yaitu dari tanggal 12 Maret hingga 24 April 2025. Hasil pemantauan lapangan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sebenarnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, ICW menemukan fakta yang cukup memprihatinkan. Mereka menerima laporan dari beberapa guru di sekolah yang menjadi sasaran program. Para guru ini mengeluhkan kualitas menu MBG yang tidak layak konsumsi oleh siswa.

Kondisi makanan yang kurang baik ini berakibat fatal. Banyak siswa yang menolak untuk memakan makanan tersebut. Ujung-ujungnya, makanan MBG yang sudah didistribusikan itu pun berakhir di tempat sampah karena tidak disentuh oleh anak-anak. Ini tentu sangat disayangkan.

Situasi ini dinilai sebagai sebuah ironi. Mengapa? Karena di satu sisi, program MBG kerap disebut-sebut sebagai kebijakan yang akan membawa efisiensi anggaran dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Implementasi yang buruk dan masalah kualitas makanan yang berujung pada penolakan dan pembuangan makanan ini malah mengarah pada pemborosan anggaran yang signifikan. Dana yang seharusnya bisa efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, justru terbuang sia-sia. Ditambah lagi, adanya kasus keracunan menunjukkan adanya masalah fundamental dalam pelaksanaan program ini yang perlu segera diperbaiki.

Eva Nurcahyani juga menyoroti aspek ini secara langsung. “Ini secara kebijakan dari Bapak Prabowo juga menjadi catatan. Mereka bilang ada efisiensi dan sebagainya, tapi dengan adanya implementasi ini malah menghambur-hamburkan uang,” katanya, mengacu pada klaim efisiensi yang sering digaungkan terkait program andalan ini. Ini adalah kritik keras terhadap efektivitas penggunaan dana publik dalam program MBG.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rangkuman temuan ICW dibandingkan dengan tujuan program MBG:

Aspek	Tujuan Program MBG (Dicanangkan)	Realitas Implementasi (Temuan ICW)	Konsekuensi yang Ditemukan ICW
Standar Gizi	Memenuhi kebutuhan gizi anak, atasi stunting	Menu tidak sesuai standar gizi	Tujuan gizi tidak tercapai, potensi pemborosan
Kualitas Makanan	Layak konsumsi, bergizi, aman	Tidak layak konsumsi, banyak dibuang, sebabkan keracunan	Anggaran terbuang, risiko kesehatan, trust menurun
Efisiensi Anggaran	Penggunaan dana efektif	Anggaran terhambur akibat makanan terbuang	Pemborosan dana publik
Pelibatan Ekosistem	Merangkul semua pihak (idealnya)	Kantin sekolah tidak dilibatkan, pendapatan turun	Merusak ekosistem ekonomi sekolah
Beban Guru	Fokus pada proses belajar-mengajar	Guru mendapat beban tambahan (distribusi, pengawasan)	Proses belajar-mengajar terganggu

Tabel di atas menunjukkan perbedaan mencolok antara harapan dan kenyataan. Ini adalah poin-poin krusial yang diangkat oleh ICW sebagai dasar kritik mereka terhadap program Makan Bergizi Gratis. Masalah-masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi pada lingkungan sekolah.

Sebagai gambaran, bayangkan betapa besar potensi kerugian negara jika jutaan porsi makanan didistribusikan setiap hari, namun sebagian besar di antaranya tidak dikonsumsi dan hanya berakhir di tempat sampah. Setiap porsi makanan yang dibuang berarti ada sejumlah uang negara yang terbuang sia-sia, padahal dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak atau digunakan secara lebih efektif untuk program gizi yang benar-benar sampai dan bermanfaat bagi anak.

Kasus keracunan MBG di beberapa daerah juga menjadi alarm serius. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan, penyiapan, hingga distribusi makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima program menjadi taruhannya. Jika program yang seharusnya memberikan manfaat gizi malah berujung pada masalah kesehatan, maka evaluasi menyeluruh dan perbaikan mendasar mutlak diperlukan.

Imbas MBG bagi Ekosistem Sekolah¶

Selain masalah kualitas dan pemborosan anggaran, program MBG ternyata juga membawa dampak signifikan terhadap ekosistem yang sudah ada di sekolah. ICW secara khusus menyoroti perubahan yang terjadi pada kantin sekolah. Keberadaan program MBG dilaporkan sangat memukul usaha kantin-kantin kecil ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ICW dengan beberapa pemilik atau penjaga kantin di sekolah-sekolah yang mereka pantau, ada keluhan yang sama muncul. Mereka merasakan penurunan pendapatan yang drastis sejak program MBG berjalan. Pendapatan harian mereka berkurang, bahkan ada yang merasa terancam kelangsungan usahanya.

Masalah lain yang mereka hadapi adalah ketidaklibatan mereka dalam program MBG. Padahal, kantin sekolah adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam menyediakan makanan dan minuman bagi siswa dan guru.

Eva Nurcahyani berpendapat, “Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut.” Ini adalah poin penting mengenai kurangnya pendekatan holistik dalam perencanaan program.

Kantin sekolah bukan hanya tempat berjualan makanan, tapi juga roda ekonomi kecil yang menghidupi banyak keluarga. Dengan adanya program MBG yang distribusinya tidak melibatkan mereka, otomatis omzet mereka anjlok. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun melayani komunitas sekolah. Merangkul kantin sekolah dalam program ini sebenarnya bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan: program berjalan, gizi anak terpenuhi (dengan pengawasan kualitas tentunya), dan ekonomi lokal di lingkungan sekolah tetap hidup.

Selain kantin, program MBG juga disebut menambah beban kerja bagi para guru. Guru, yang tugas utamanya adalah mendidik dan mengajar, kini juga harus ikut terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan MBG kepada siswa. Mulai dari menerima kiriman makanan, mendata siswa, hingga memastikan makanan dibagikan dan mungkin menangani keluhan terkait makanan.

Kondisi ini tentu saja akan mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya menjadi fokus utama guru dan siswa di dalam kelas. Waktu dan energi guru yang seharusnya dicurahkan untuk menyiapkan materi pelajaran, mengajar, dan berinteraksi edukatif dengan siswa, kini terpecah untuk urusan logistik makanan. Ini bisa berdampak negatif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

“Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah,” tegas Eva. Penambahan tugas di luar tupoksi utama ini jelas bukan hal yang diinginkan oleh para pendidik dan berpotensi menurunkan efektivitas pengajaran.

Untuk menggambarkan bagaimana beban guru bertambah, bayangkan guru harus mengalokasikan waktu setiap hari untuk:
1. Menerima dan memeriksa kiriman makanan dari penyedia.
2. Mendistribusikan makanan kepada setiap siswa di kelas atau area yang ditentukan.
3. Mengawasi siswa saat makan.
4. Mungkin menangani siswa yang menolak makan atau mengeluhkan rasa/kualitas makanan.
5. Memastikan sisa makanan atau kemasan dibuang dengan benar.

Semua aktivitas ini memakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk interaksi akademis, bimbingan, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Guru sudah memiliki beban administrasi dan tugas mendidik yang cukup berat, penambahan tugas logistik ini membuat mereka semakin kewalahan.

Desakan untuk Evaluasi¶

Melihat berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari kualitas makanan yang buruk, potensi pemborosan anggaran, dampak negatif pada kantin sekolah, hingga penambahan beban bagi guru, ICW pun mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Mereka menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap desain pelaksanaan program MBG.

ICW menginginkan agar desain program MBG ke depan bisa lebih adaptif terhadap realitas di lapangan. Artinya, program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah dan siswa yang sangat beragam di seluruh Indonesia. Pendekatan “satu ukuran untuk semua” mungkin tidak efektif.

Evaluasi ini juga harus memastikan bahwa kebijakan MBG ini benar-benar mendukung dan memperkuat ekosistem pendidikan yang sudah ada, bukan malah merusaknya. Melibatkan kantin sekolah dan memastikan beban guru tidak bertambah adalah contoh bagaimana program ini bisa berjalan selaras dengan sistem sekolah. Tujuannya jelas: manfaat gizi sampai ke anak tanpa mengorbankan aspek lain dalam dunia pendidikan.

ICW menekankan bahwa perbaikan program ini tidak hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga bagaimana makanan itu disediakan secara berkualitas, aman, efisien, dan tanpa menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah. Pemerintah perlu duduk bersama semua pihak terkait, termasuk perwakilan guru, pemilik kantin, ahli gizi, dan pengawas publik seperti ICW, untuk mencari solusi terbaik.

Tanggapan dari Badan Gizi Nasional¶

Menanggapi sorotan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan tanggapan. Menurutnya, pihak BGN sebenarnya sudah mulai melibatkan beberapa kantin sekolah dalam penyaluran program MBG. Ini menunjukkan bahwa ide untuk merangkul kantin sekolah sebenarnya sudah ada dalam rencana BGN.

Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa program MBG pada dasarnya memang dikembangkan dengan filosofi untuk merangkul semua pihak yang terlibat atau relevan. Ini berarti, pelibatan kantin sekolah adalah bagian dari visi program ini, bukan sesuatu yang luput dari perhatian.

Sebagai contoh konkret, Dadan menyebutkan pelibatan kantin di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor. Kasus ini dijadikan bukti bahwa konsep pelibatan kantin sekolah dalam implementasi MBG sudah mulai dijalankan di lapangan, meskipun mungkin belum merata di seluruh sekolah.

Ke depannya, BGN berencana untuk terus mengembangkan dan memperluas jangkauan pelibatan kantin-kantin sekolah lainnya. Tujuannya adalah agar semakin banyak kantin sekolah di berbagai daerah yang bisa berkolaborasi dan menjadi bagian dari program MBG yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Rencana ini diharapkan bisa menjawab kekhawatiran ICW terkait dampak program pada kantin sekolah dan potensi ekonomi lokal. Tentu kita berharap rencana ini bisa segera terwujud secara luas dan efektif.

Bagaimana menurutmu soal kritik ICW ini? Apakah kamu punya pengalaman atau pengamatan terkait program MBG di sekolah-sekolah di sekitarmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah!