Siswa 'Nakal' Dihukum Masuk Barak? Pakar UGM Bilang: Oke, Tapi Kok Buru-buru?
Geger nih, kebijakan baru dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ngirim siswa “nakal” ke barak militer udah resmi dimulai! Bayangin aja, per hari Senin kemarin, beberapa siswa terpilih langsung digiring ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mereka nggak main-main di sana, tapi bakal digembleng habis-habisan selama 14 hari penuh lewat program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini khusus buat para siswa yang dianggap punya “perilaku khusus” atau terlibat tindakan yang agak nyeleneh gitu.
Siapa Saja yang Dikirim ke Barak?¶
Nggak sembarang siswa, lho, yang bakal masuk “sekolah militer” ini. Ada kriterianya, kok, berdasarkan Surat Edaran (SE) dari pemerintah provinsi. SE ini merinci kategori kenakalan yang dianggap perlu penanganan khusus, termasuk dikirim ke barak TNI.
Siswa yang masuk daftar ini adalah mereka yang sering banget terlibat tawuran, kecanduan main game sampai lupa segalanya, ketahuan merokok atau bahkan mabuk. Balapan liar pakai motor knalpot brong juga masuk kategori “perilaku tidak terpuji lainnya” yang bikin mereka dapat pembinaan khusus ini. Jadi, ini memang buat siswa yang butuh banget didisiplinkan.
Kata Pakar UGM: Oke, Ini Terobosan!¶
Nah, gimana pandangan dari akademisi soal kebijakan out of the box ini? Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, MSi, MA, ikutan angkat bicara. Beliau memberikan pandangannya terkait program yang lagi happening di Jawa Barat ini.
Dr. Subarsono mengakui kalau kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini memang patut diacungi jempol. Beliau menyebutnya sebagai langkah out of the box, alias di luar kebiasaan para gubernur lain dalam menangani masalah kenakalan remaja. Kenapa diapresiasi?
Menurut beliau, ketika guru di sekolah dan orang tua di rumah udah angkat tangan buat ngadepin kenakalan siswa yang makin jadi-jadi, masukin mereka ke asrama militer buat digembleng mental dan karakter bisa jadi solusi. Ini dianggap cara terakhir saat metode biasa udah nggak mempan. Fenomena kenakalan ekstrem kayak ‘klithih’ di Yogyakarta jadi contoh nyata betapa perlunya solusi yang nggak biasa.
Tapi, Kok Kayaknya Buru-buru, Ya?¶
Meskipun memuji sebagai terobosan, Dr. Subarsono punya catatan penting. Beliau melihat kebijakan ini terkesan buru-buru, kayak lari maraton tanpa pemanasan atau persiapan matang. Idealnya, kata beliau, pemerintah daerah itu ngajak diskusi dulu semua pihak terkait.
Siapa aja? Mulai dari birokrat Kemendikdasmen, para guru, psikolog, pakar pendidikan, plus pihak militer itu sendiri. Diskusi ini penting banget buat nentuin kurikulum atau program apa yang paling pas dan efektif buat “terapi” para siswa ini.
Selain itu, sebelum main kirim, perlu juga ada tes dan observasi dulu buat masing-masing siswa. Soalnya, tingkat kenakalan siswa itu beda-beda, kan? Nggak bisa disamaratakan penanganannya. Kebijakan ini pun, menurut beliau, pasti bakal menimbulkan pro dan kontra, apalagi kalau dilihat dari kacamata hukum, bisa dianggap ekstrem dan nggak populer.
Barak Militer: Solusi Terakhir, Bukan Satu-satunya¶
Dr. Subarsono juga menekankan satu hal lagi: masukin siswa ke barak militer itu seharusnya jadi solusi paling terakhir, bukan satu-satunya cara buat ngebangun karakter siswa. Kenapa? Karena secara normal, urusan pendidikan siswa itu masih jadi tanggung jawab utama sekolah dan orang tua.
Artinya, sebelum sampai ke tahap barak militer, semua usaha di level sekolah dan keluarga itu harus dimaksimalkan dulu. Beliau menyoroti pentingnya menghidupkan kembali (merevitalisasi) peran guru Bimbingan Konseling (BK) atau BP di sekolah. Guru BK itu seharusnya jadi tempat curhat yang nyaman buat siswa, kayak orang tua kedua di sekolah, yang bisa ngasih saran dan bimbingan.
Peran Militer dan Evaluasi¶
Saat proses pendidikan di barak, Dr. Subarsono berharap fokusnya lebih ke penanaman disiplin dan karakter, bukan cuma digembleng fisik kayak calon tentara beneran. Penting banget juga, katanya, ada pendampingan dari psikolog selama program berlangsung buat memantau kondisi mental siswa.
Beliau mengingatkan para anggota militer yang bertugas mendidik siswa ini: ingat, mereka ini bukan calon serdadu, mereka siswa yang lagi butuh terapi dan bimbingan sesuai umur. Jangan sampai penanganannya terlalu keras. Terakhir, beliau merekomendasikan agar kebijakan ini segera dievaluasi setelah berjalan. Penting buat ngelihat apa aja dampak positif (intended impacts) dan dampak negatif (unintended impacts) yang mungkin muncul. Dari situ, baru bisa diputusin apakah program ini dilanjutin, diubah, atau malah distop aja.
Jadi, gimana nih pendapat kalian soal kebijakan ini? Setuju atau nggak setuju? Punya ide lain buat ngadepin siswa yang dianggap “nakal”? Yuk, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar!
Posting Komentar