Worldcoin Bikin Penasaran Polri: Ada Apa dengan Layanan Crypto Ini?

Table of Contents

Polri lagi ikutan penasaran nih sama yang namanya Worldcoin. Kenapa ya? Ternyata layanan kripto dan identitas digital ini mengharuskan penggunanya buat scan wajah atau iris mata buat bisa akses layanannya. Nah, aktivitas ini yang bikin aparat was-was karena berpotensi ngambil data pribadi masyarakat dalam skala besar. Kepala Biro Penerangan Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, bilang kalau hal ini jelas jadi perhatian serius buat mereka.

Pengambilan data biometrik seperti pemindaian wajah memang bukan perkara sepele. Data ini sifatnya unik dan permanen buat setiap individu. Kalau data ini sampai disalahgunakan atau bocor, risikonya bisa fatal, mulai dari pencurian identitas sampai potensi penyalahgunaan lainnya. Makanya, Polri merasa perlu mendalami lebih lanjut motif dan cara kerja Worldcoin di Indonesia.

Untuk menelusuri lebih jauh soal Worldcoin, Pak Trunoyudo juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Polri nggak bisa sendirian nih nanggepin masalah ini. Mereka butuh kerja sama sama instansi lain yang juga punya kewenangan, misalnya Kominfo atau bahkan OJK kalau udah nyentuh ranah keuangan digital atau aset kripto. Sinergitas antarlembaga ini jadi kunci biar penegakan hukum bisa berjalan efektif dan komprehensif ngadepin isu teknologi yang kompleks kayak gini.

Sebelum Polri bergerak, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebenernya udah duluan ambil langkah tegas. Kominfo udah membekukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil setelah Kominfo terima laporan dari masyarakat soal aktivitas Worldcoin yang dianggap mencurigakan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, jelasin kalau pembekuan ini sifatnya preventif. Tujuannya biar nggak terjadi potensi risiko yang lebih besar buat masyarakat, terutama terkait data pribadi mereka yang diminta buat di-scan itu.

Kominfo nggak cuma membekukan, tapi juga bakal manggil pihak-pihak yang terkait. Ada dua nama perusahaan yang disebut bakal dipanggil buat dimintain klarifikasi, yaitu PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara. Pemanggilan ini buat ngecek dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakuin. Ini nunjukin keseriusan pemerintah buat menata ekosistem digital di Indonesia biar tertib dan aman buat warganya.

Mengenal Lebih Dekat Worldcoin dan Orb Kontroversialnya¶

Worldcoin itu proyek global yang digagas sama Tools for Humanity, sebuah perusahaan yang didirikan salah satunya oleh Sam Altman, yang juga CEO dari OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT yang lagi populer banget itu. Proyek ini ambisinya gede banget, pengen bikin jaringan identitas dan keuangan digital terbesar di dunia. Konsep utamanya adalah “Proof of Humanity”, bukti bahwa seseorang adalah manusia unik, bukan bot atau AI.

Nah, cara membuktikan “Proof of Humanity” inilah yang jadi sumber kontroversi. Worldcoin pakai perangkat canggih namanya Orb. Alat ini bentuknya bulat kayak bola mata besar dan dilengkapi sensor biometrik buat memindai iris mata seseorang secara detail. Setelah data iris dipindai, sistem Worldcoin akan bikin semacam kode unik yang disebut World ID. World ID ini diklaim sebagai identitas digital global yang melindungi privasi, karena yang disimpan bukan data iris mentah, tapi kode uniknya.

Sebagai imbalan karena udah mau scan iris dan dapet World ID, pengguna biasanya akan dikasih koin kripto Worldcoin (WLD). Konsep ini dikaitkan sama gagasan Universal Basic Income (UBI) atau pendapatan dasar universal di masa depan, di mana setiap manusia, karena statusnya sebagai manusia, berhak dapat bagian dari kekayaan digital. Kedengarannya menarik ya, dapat duit kripto cuma modal scan mata? Tapi di balik itu, ada pertanyaan besar soal keamanan data biometrik yang disetor.

Worldcoin sendiri mengklaim teknologinya aman dan data iris yang dipindai dienkripsi dan diubah jadi kode unik tadi di dalam Orb itu sendiri, lalu data mentahnya dihapus. Tapi tetap aja, menyimpan data biometrik yang udah di-hash sekalipun dalam sistem terpusat atau blockchain menimbulkan kekhawatiran. Para ahli keamanan siber dan regulator di berbagai negara khawatir data ini bisa aja bocor, diretas, atau disalahgunakan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab di masa depan. Apalagi kalau data ini dihubungkan sama identitas asli pengguna.

Masalah Regulasi di Indonesia: TDPSE dan Kepatuhan Hukum¶

Salah satu poin penting yang disorot Kominfo adalah soal Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). Di Indonesia, setiap perusahaan, baik lokal maupun asing, yang menyelenggarakan sistem elektronik dan layanannya diakses oleh pengguna di Indonesia, wajib mendaftar dan memiliki TDPSE. Ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Tujuannya biar pemerintah punya data siapa aja yang beroperasi di ruang digital Indonesia dan bisa mengawasi kepatuhan mereka terhadap hukum yang berlaku, termasuk soal perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik.

Nah, kasus Worldcoin ini agak unik. Kominfo menemukan kalau PT Terang Bulan Abadi, entitas yang diduga terkait langsung sama operasional Worldcoin di lapangan (mungkin yang sediain Orb atau bantu pendaftaran), ternyata belum terdaftar sebagai PSE dan nggak punya TDPSE sama sekali. Ini jelas pelanggaran hukum. Sementara itu, layanan Worldcoin itu sendiri tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara.

Ini menimbulkan pertanyaan besar: kenapa Worldcoin menggunakan TDPSE milik perusahaan lain? Apakah ada kerja sama, atau sekadar “numpang nama”? Penggunaan TDPSE yang nggak sesuai dengan entitas yang sebenarnya menjalankan operasional bisa jadi celah pengawasan dan menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum. Kalau terjadi masalah, siapa yang mesti dimintain pertanggungjawaban? PT Terang Bulan Abadi yang nggak terdaftar, atau PT Sandina Abadi Nusantara yang TDPSE-nya dipakai tapi mungkin bukan operator utama?

Situasi ini menunjukkan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan hukum bagi semua penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Aturan TDPSE ini bukan cuma formalitas, tapi instrumen penting buat melindungi masyarakat dan menciptakan ruang digital yang sehat. Pembekuan TDPSE Worldcoin oleh Kominfo adalah konsekuensi logis dari temuan ketidaksesuaian dan dugaan pelanggaran ini. Ini juga jadi sinyal kuat buat layanan digital lain, baik lokal maupun asing, buat patuh pada aturan main di Indonesia.

Ancaman Data Pribadi dan Peran Polri¶

Seperti yang udah disebutin Pak Trunoyudo dari Polri, perhatian utama mereka adalah soal pengambilan data pribadi, khususnya data biometrik, melalui pemindaian wajah/iris oleh Worldcoin. Indonesia punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang ketat. UU ini mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dihapus. Data biometrik termasuk kategori data pribadi spesifik yang punya perlakuan khusus karena sifatnya yang sangat sensitif.

Mengumpulkan data biometrik dalam skala besar memerlukan persetujuan eksplisit dari pemilik data dan harus dilakuin dengan tujuan yang jelas dan sah. Pertanyaannya, apakah Worldcoin udah memenuhi semua persyaratan itu sesuai UU PDP di Indonesia? Apakah pengguna benar-benar paham dan setuju bahwa data biometrik mereka diambil dan diolah? Bagaimana keamanan data tersebut dijaga? Jika ada indikasi pelanggaran UU PDP, misalnya pengumpulan data tanpa dasar hukum yang jelas, penggunaan data di luar tujuan yang disepakati, atau kegagalan dalam mengamankan data yang menyebabkan kebocoran, di sinilah peran Polri bisa masuk.

Polri bisa melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan sama data pribadi. Misalnya, kalau ada indikasi penipuan (mengiming-imingi kripto padahal ada risiko penyalahgunaan data), atau kalau ternyata data tersebut diperjualbelikan secara ilegal, atau kalau ada upaya phishing dan kejahatan siber lainnya yang memanfaatkan data yang dikumpulkan.

Koordinasi antara Polri dan Kominfo di sini jadi vital. Kominfo punya wewenang di ranah administrasi dan regulasi sistem elektronik, sementara Polri punya kewenangan di ranah penegakan hukum pidana. Kominfo bisa memberikan data dan hasil temuan mereka terkait pelanggaran administrasi dan regulasi, yang kemudian bisa jadi dasar bagi Polri untuk memulai penyelidikan pidaan jika memang ada unsur kejahatan. Selain itu, lembaga lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga mungkin terlibat dalam aspek keamanan siber dan analisis data.

Worldcoin Juga Bikin Pusing Negara Lain¶

Masalah Worldcoin ini ternyata nggak cuma heboh di Indonesia lho. Beberapa negara lain juga udah ambil tindakan atau setidaknya ngasih perhatian serius pada aktivitas Worldcoin, terutama soal pengumpulan data biometrik ini. Ini nunjukin bahwa kekhawatiran soal privasi dan keamanan data biometrik Worldcoin ini sifatnya global dan bukan cuma isu lokal di Indonesia.

Beberapa negara yang dilaporkan punya isu atau udah ngambil tindakan terkait Worldcoin antara lain:

Negara	Status / Isu yang Dilaporkan
Kenya	Melakukan penangguhan operasi Worldcoin.
Jerman	Melakukan penyelidikan terkait perlindungan data.
Inggris	Kantor Komisioner Informasi (ICO) melakukan penyelidikan.
Prancis	Badan perlindungan data (CNIL) menyebut metode pengumpulan data Worldcoin dipertanyakan.
Argentina	Badan perlindungan data meluncurkan penyelidikan.
Spanyol	Badan perlindungan data memerintahkan penghentian pengumpulan data sementara.

Daftar ini nunjukin kalau model bisnis Worldcoin yang bergantung pada pengumpulan data biometrik massal lewat Orb memang menimbulkan tanda tanya di banyak yurisdiksi. Setiap negara punya undang-undang perlindungan data pribadi yang berbeda-beda, tapi prinsip dasarnya mirip: data pribadi, terutama data biometrik yang sensitif, harus dilindungi dengan ketat.

Kasus di negara lain ini bisa jadi pelajaran berharga buat Indonesia. Regulator dan penegak hukum di Indonesia bisa belajar dari pendekatan yang dilakuin negara lain dalam ngadepin Worldcoin. Apakah mereka ngelakuin ban total, suspend sementara, atau cuma nerapin denda dan mewajibkan perbaikan sistem? Pengalaman global ini bisa bantu Indonesia nentuin langkah terbaik buat ngelindungin warganya tanpa menghambat inovasi teknologi, meskipun dalam kasus Worldcoin ini, isu keamanannya cukup krusial.

Pentingnya Peran Masyarakat dan Kewaspadaan Digital¶

Di tengah ramainya isu ini, Kominfo ngingetin kalau peran aktif masyarakat itu penting banget. Ruang digital yang aman itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua sebagai penggunanya. Masyarakat diimbau buat lebih waspada sama layanan digital yang kelihatannya nggak jelas, atau yang minta data pribadi sensitif tanpa penjelasan yang transparan dan tujuan yang jelas.

Kalau nemu aktivitas yang mencurigakan, apalagi yang udah nyentuh data pribadi dan uang, jangan ragu buat lapor. Kominfo udah nyediain kanal-kanal resmi buat pengaduan publik. Laporan dari masyarakat bisa jadi informasi awal yang penting buat pemerintah dan aparat kepolisian buat ngelakuin penyelidikan lebih lanjut. Jangan sampai data pribadi kita disalahgunakan karena kita kurang hati-hati atau nggak peduli.

Masyarakat juga perlu terus mengedukasi diri sendiri soal risiko-risiko di ruang digital. Pahami pentingnya data pribadi, bedakan mana layanan resmi dan nggak resmi, dan jangan mudah tergiur iming-iming hadiah atau keuntungan besar yang syaratnya aneh-aneh, apalagi sampai minta data biometrik kayak scan wajah atau iris.

Apa yang Bakal Terjadi Selanjutnya?¶

Dengan dibekukannya TDPSE oleh Kominfo dan dimulainya penelusuran oleh Polri, masa depan Worldcoin di Indonesia jadi tanda tanya besar. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi:

1. Penyelidikan Lebih Lanjut: Kominfo bakal terus memanggil pihak terkait buat klarifikasi. Polri juga bakal ngumpulin bukti dan informasi soal dugaan pelanggaran hukum.
2. Sanksi Administratif: Kalau terbukti melanggar peraturan TDPSE atau UU PDP, Kominfo bisa aja ngasih sanksi administratif yang lebih berat, mungkin sampai larangan operasi permanen di Indonesia.
3. Proses Hukum: Kalau hasil penyelidikan Polri nemuin adanya unsur pidana, kasus ini bisa lanjut ke proses hukum di pengadilan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa dituntut sesuai hukum yang berlaku.
4. Perbaikan Kepatuhan: Mungkin aja pihak Worldcoin atau operator lokalnya (kalau memang ada) bisa memenuhi persyaratan regulasi di Indonesia dan meyakinkan pemerintah soal keamanan sistem mereka. Tapi ini kelihatannya sulit, mengingat isu data biometrik ini sangat sensitif.

Yang jelas, pemerintah Indonesia, lewat Kominfo dan Polri, nunjukin sikap hati-hati dan tegas ngadepin layanan digital yang berpotensi nimbulin risiko buat masyarakat. Ini penting buat ngejaga kedaulatan digital negara dan ngelindungin data pribadi warganya di era digital yang serba terhubung ini. Kasus Worldcoin ini jadi pengingat bahwa inovasi teknologi harus selalu diimbangin sama kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Menurut kalian, langkah apa lagi yang perlu diambil pemerintah terkait Worldcoin ini? Atau ada pengalaman pribadi pakai layanan ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar!