Dompet Kaget! Bank Dunia Ungkap Standar Miskin di Indonesia: Rp1,5 Juta/Bulan

Table of Contents

Siapa sangka, angka kemiskinan di Indonesia bisa terlihat sangat berbeda tergantung dari “kacamata” yang dipakai untuk melihatnya. Baru-baru ini, Bank Dunia bikin dompet kaget banyak orang setelah merilis standar garis kemiskinan terbarunya. Angkanya, kalau pakai standar negara berpenghasilan menengah-atas, bisa sampai Rp1.512.000 per orang per bulan! Angka ini tentu jauh melampaui standar yang selama ini kita kenal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Standar Baru dari Bank Dunia: Pakai Kacamata PPP 2021¶

Bank Dunia melakukan update alias pembaruan dalam menetapkan garis kemiskinan globalnya. Kenapa di-update? Karena mereka sekarang mengadopsi basis perhitungan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2021. Sebelumnya, mereka pakai basis PPP 2017.

Apa itu PPP? Gampangnya begini, US$1 itu nilainya beda-beda di setiap negara kalau dipakai buat beli barang atau jasa. US$1 di New York mungkin cuma cukup buat beli sebotol air, tapi US$1 di Jakarta bisa dapat lebih banyak. Nah, PPP ini fungsinya buat menyamakan daya beli uang antar negara, supaya perbandingannya jadi lebih adil. Jadi, kita bisa tahu seberapa jauh uang kita bisa pergi di suatu negara dibandingkan negara lain. Bank Dunia mencatat, US$1 PPP 2021 itu setara dengan sekitar Rp6.071 di Indonesia.

Dengan menggunakan PPP 2021 ini, Bank Dunia menetapkan tiga kategori garis kemiskinan yang berbeda, mewakili tingkat pendapatan negara-negara di dunia:

1. Garis Kemiskinan Ekstrem / Negara Berpendapatan Rendah: Ini standar paling rendah, buat negara-negara termiskin. Angkanya naik dari US$2,15 jadi US$3 per orang per hari. Kalau dikonversi ke Rupiah per bulan (dibulatkan kasar), ini sekitar Rp546.400 per orang per bulan. Standar ini mencerminkan kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup.

2. Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah-Bawah: Standar ini buat negara-negara yang pendapatan per kapitanya di level menengah-bawah. Angkanya naik dari US$3,65 jadi US$4,2 per orang per hari. Dalam Rupiah per bulan, sekitar Rp765.000 per orang per bulan. Standar ini biasanya mencakup kebutuhan yang sedikit lebih luas dari sekadar bertahan hidup.

3. Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah-Atas: Nah, ini standar yang paling menarik perhatian buat Indonesia saat ini. Angkanya naik dari US$6,85 jadi US$8,3 per orang per hari. Dalam Rupiah per bulan, ini setara dengan Rp1.512.000 per orang per bulan. Standar ini mencerminkan biaya hidup yang lebih tinggi dan akses terhadap peluang yang lebih baik, yang diharapkan ada di negara-negara dengan pendapatan lebih tinggi.

Indonesia Masuk Kategori Menengah-Atas, Tapi…¶

Sejak tahun 2023, Bank Dunia secara resmi mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas. Ini tentu kabar baik dan menunjukkan kemajuan ekonomi kita. Tapi ada tapinya nih. Bank Dunia juga kasih catatan, pendapatan per kapita Indonesia, yaitu sekitar US$4.810 di tahun 2023, itu masih di batas bawah banget dari kategori negara berpendapatan menengah-atas ini. Coba bayangin, di kategori yang sama, ada negara yang pendapatan per kapitanya sampai US$14.005! Itu kan hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita kita.

Ini artinya, meskipun kita sudah “naik kelas” secara kategori, tantangannya juga makin besar. Standar hidup dan biaya yang relevan untuk negara menengah-atas tentu lebih tinggi. Makanya, Bank Dunia bilang, statistik kemiskinan menggunakan ketiga garis tadi relevan buat Indonesia, tapi yang garis menengah-bawah dan menengah-atas itu paling pas buat menggambarkan situasi kita saat ini.

Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia vs. BPS: Beda Jauh!¶

Ini dia bagian yang bikin kaget. Garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia, terutama yang menengah-atas, beda banget sama garis kemiskinan nasional yang biasa kita dengar dari BPS.

BPS, lewat data Susenas September 2024, mencatat garis kemiskinan nasional itu Rp595.243 per orang per bulan. Angka ini mirip-mirip sama standar garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah versi Bank Dunia (Rp546.400). Padahal, seperti yang Bank Dunia bilang, kondisi Indonesia lebih pas kalau pakai standar menengah-bawah (Rp765.000) atau menengah-atas (Rp1.512.000).

Gara-gara perbedaan standar ini, jumlah penduduk miskin versi BPS juga beda jauh banget sama versi Bank Dunia. BPS catat, penduduk miskin Indonesia ‘hanya’ 24,06 juta orang, atau sekitar 8,57% dari total penduduk. Ini angka yang sering kita dengar di berita.

Tapi, kalau pakai kacamata Bank Dunia:
* Pakai garis kemiskinan ekstrem (US$3/hari atau sekitar Rp546 ribuan/bulan): 5,4% penduduk Indonesia miskin di tahun 2024.
* Pakai garis kemiskinan menengah-bawah (US$4,2/hari atau sekitar Rp765 ribuan/bulan): 19,9% penduduk Indonesia miskin.
* Pakai garis kemiskinan menengah-atas (US$8,3/hari atau sekitar Rp1,5 jutaan/bulan): 68,3% penduduk Indonesia miskin.

Coba lihat angka 68,3% itu. Hampir 7 dari 10 orang Indonesia dianggap miskin kalau pakai standar negara berpendapatan menengah-atas versi Bank Dunia. Angka ini tentu sangat jauh dari angka BPS yang 8,57%. Ini menunjukkan betapa sensitifnya angka kemiskinan terhadap standar yang digunakan.

Berikut perbandingan sederhana antara garis kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia (perkiraan bulanan):

Lembaga	Kategori	Standar per Hari (PPP)	Perkiraan Rupiah per Bulan	% Penduduk Miskin (2024)
BPS	Nasional	N/A	Rp595.243	8,57%
Bank Dunia	Ekstrem (Low Income)	US$3	Rp546.400	5,4%
Bank Dunia	Menengah-Bawah (Lower-Mid)	US$4,2	Rp765.000	19,9%
Bank Dunia	Menengah-Atas (Upper-Mid)	US$8,3	Rp1.512.000	68,3%

Catatan: Perkiraan Rupiah per bulan dihitung kasar dari standar per hari Bank Dunia dengan asumsi 30,4 hari per bulan dan kurs PPP 2021 sekitar Rp6.071/US$. Angka pastinya bisa sedikit berbeda.

Kenapa Beda & Mana yang Dipakai?¶

Bank Dunia sendiri mengakui, garis kemiskinan internasional mereka itu tujuannya beda sama garis kemiskinan nasional BPS. Garis Bank Dunia itu buat perbandingan antarnegara. Tujuannya supaya kita bisa lihat posisi Indonesia dibanding negara-negara lain dengan tingkat pendapatan serupa, atau bahkan membandingkan progres global dalam pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, garis kemiskinan nasional BPS itu dibuat khusus buat Indonesia. Metodenya memperhitungkan pola konsumsi masyarakat Indonesia, baik makanan maupun non-makanan, pada level yang dianggap minimal untuk hidup layak di konteks lokal. Garis BPS inilah yang paling pas dan relevan kalau bicara soal kebijakan di tingkat nasional, misalnya untuk menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial atau program pengentasan kemiskinan lainnya.

Jadi, kalau ada pertanyaan soal kebijakan di Indonesia, data BPS adalah acuan utamanya. Garis kemiskinan BPS dipakai untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin yang jadi target program pemerintah.

Memahami Lebih Jauh Standar Berbeda¶

Perbedaan angka ini bukan berarti salah satu benar dan yang lain salah. Keduanya punya fungsi dan tujuannya masing-masing.

Garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia (US$3/hari) itu menggambarkan orang-orang yang hidup dengan sangat minim, di mana akses terhadap kebutuhan dasar sangat terbatas. Angka BPS yang mirip standar ini menunjukkan bahwa dengan ukuran nasional, kita fokus pada pemenuhan kebutuhan paling dasar.

Ketika kita naik ke standar menengah-bawah (US$4,2/hari), ini mulai mencakup biaya yang sedikit lebih tinggi, mungkin termasuk akses yang sedikit lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, atau transportasi yang lebih memadai.

Dan saat kita pakai standar menengah-atas (US$8,3/hari atau Rp1,5 jutaan/bulan), ini menggambarkan biaya hidup di negara-negara yang sudah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Standar ini mungkin mencakup kemampuan untuk memiliki akses yang lebih baik ke kualitas pendidikan, kesehatan, transportasi yang lebih nyaman, rekreasi sederhana, atau kebutuhan lain yang dianggap wajar di level pendapatan tersebut. Kalau pakai standar ini, banyak orang Indonesia yang mungkin merasa ‘cukup’ dengan standar BPS, ternyata masuk kategori ‘rentan’ atau bahkan ‘miskin’ menurut standar internasional yang lebih tinggi.

Ini penting buat disadari. Angka 8,57% miskin versi BPS itu menunjukkan jumlah penduduk yang benar-benar hidup di bawah garis sangat minimal. Tapi angka 19,9% atau bahkan 68,3% versi Bank Dunia menunjukkan jumlah penduduk yang masih rentan atau belum mencapai standar hidup yang dianggap layak di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama dengan Indonesia, meskipun mereka mungkin sudah lolos dari garis kemiskinan paling ekstrem atau garis nasional BPS.

Video yang mungkin relevan untuk memahami konteks ini adalah video-video yang menjelaskan tentang apa itu garis kemiskinan, bagaimana cara menghitungnya, dan mengapa ada perbedaan standar antar negara. Misalnya, video-video edukasi dari lembaga internasional atau universitas yang membahas metrik pembangunan ekonomi.

Memahami perbedaan standar ini juga bisa membantu kita merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif. Selain fokus pada kelompok paling miskin yang diidentifikasi BPS, pemerintah dan masyarakat juga perlu memperhatikan kelompok yang rentan atau yang belum mencapai standar hidup menengah-atas. Mereka ini butuh dukungan agar tidak tergelincir kembali ke bawah garis kemiskinan, dan agar bisa meningkatkan kualitas hidup mereka menuju standar yang lebih baik. Tantangan Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah-atas, adalah memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih merata, sehingga semakin banyak penduduk yang bisa mencapai standar hidup yang lebih tinggi.

Tabel perbandingan di atas jelas banget menunjukkan perbedaan sudut pandang ini. Angka Rp1,5 jutaan per bulan itu bukan berarti tiba-tiba ada jutaan orang jadi miskin dalam semalam. Itu cuma cara lain melihat realitas ekonomi kita, menggunakan standar yang relevan untuk “kelas” negara kita saat ini. Ini bisa jadi pengingat bahwa pekerjaan rumah kita dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk ternyata masih sangat banyak, apalagi jika kita bercita-cita menjadi negara maju di masa depan.

Angka 68,3% yang ‘miskin’ menurut standar menengah-atas itu juga bisa diartikan sebagai jumlah penduduk yang belum mencapai tingkat kemakmuran atau peluang yang setara dengan penduduk di negara-negara menengah-atas lainnya yang pendapatannya jauh di atas kita. Ini adalah target yang harus dikejar.

Apa Artinya buat Kita?¶

Buat masyarakat umum, angka-angka ini mungkin terasa bikin pusing. Tapi intinya begini:

• Angka BPS (Rp595 ribuan/bulan) adalah ukuran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar di Indonesia, dan ini yang dipakai pemerintah untuk program bantuan.
• Angka Bank Dunia (terutama yang Rp1,5 jutaan/bulan) adalah ukuran standar hidup yang dianggap wajar di negara berpendapatan seperti Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara lain.

Jadi, kalau penghasilan per orang di rumahmu masih di bawah Rp1,5 jutaan per bulan, menurut standar Bank Dunia untuk negara menengah-atas, kamu termasuk dalam kelompok yang “belum mencapai standar” tersebut. Ini bukan cap, tapi lebih ke indikator bahwa ada ruang besar untuk peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah punya tugas berat untuk terus meningkatkan pendapatan per kapita, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan akses terhadap layanan publik yang baik, agar semakin banyak penduduk Indonesia yang bisa melampaui standar hidup Rp1,5 jutaan per orang per bulan ini.

Angka-angka ini membuka mata kita bahwa, meskipun kita sudah berstatus negara berpendapatan menengah-atas, mayoritas penduduk kita masih hidup dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan negara-negara di “kelas” yang sama. Ini adalah cermin yang penting untuk melihat sejauh mana kita harus berusaha agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya.

Gimana menurutmu soal standar kemiskinan Rp1,5 jutaan per bulan ini? Apakah terasa pas dengan biaya hidup di daerahmu? Atau malah jauh banget? Yuk, ceritakan pendapatmu di kolom komentar!