Kenapa Wakil Papua Diusir Gara-Gara Bendera Israel? Ini Sejarahnya!

Table of Contents

Merince Kogoya, finalis Miss Indonesia 2025 yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan, mendadak jadi perbincangan hangat. Ia dicoret dari ajang kontes kecantikan bergengsi itu. Alasannya? Sebuah video lawas di media sosial yang menampilkan dirinya sedang mengibarkan bendera Israel.

Keputusan ini tentu bikin Merince kecewa berat. Baginya, aksi mengibarkan bendera itu murni dilandasi nilai keagamaan yang ia yakini dan jalankan dalam kesehariannya. Ia menegaskan, video itu sama sekali bukan bentuk dukungan politik terhadap negara Israel, apalagi terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintahannya. Video itu ternyata diambil pada tahun 2023, saat Merince menjadi penari dalam pembukaan acara yang diselenggarakan oleh organisasi bernama International Sion Kids Movement (ISKIM).

Pendeta Marthen Su, pimpinan ISKIM, membenarkan bahwa Merince tampil di acara mereka. Marthen menjelaskan, Sion Kids adalah sebuah gerakan rohani berbasis kekristenan yang punya akar kuat pada sejarah Yerusalem dan Israel. Mereka bukan kelompok yang mendukung negara Israel secara politik atau agama Yahudi. Tujuan utama gerakan ini, kata Marthen, adalah menyatakan iman untuk pertobatan Israel. Penggunaan atribut Israel, termasuk benderanya, dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan mereka yang kiblat rohaninya mengarah ke Yerusalem dan Israel.

Kontroversi terkait penggunaan atribut Israel memang bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, kita pernah melihat kasus serupa di Bitung, Sulawesi Utara, pada tahun 2023. Organisasi masyarakat adat bernama Manguni Makasiouw terang-terangan mengibarkan bendera Israel. Panglima Besar Manguni Makasiouw, Andy Rompas, kala itu sempat berujar bahwa bendera Bintang Daud itu adalah lambang mereka karena Tuhan mereka lahir dan mati di Israel. Ia bahkan bertanya balik, apakah lambang-lambang Israel yang ada di gereja mereka juga harus dicabut. Insiden di Bitung ini bahkan berujung pada bentrokan fisik yang memakan korban.

Selain itu, sempat heboh juga foto pertemuan beberapa simpatisan NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada tahun 2024. Kejadian ini memicu polemik, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sampai harus meminta maaf. Yahya Staquf sendiri sebelumnya juga pernah menuai kontroversi pada tahun 2018 karena menjadi pembicara di Yerusalem. Isu apa pun yang bersinggungan dengan Israel memang terbilang sangat sensitif di Indonesia, mengingat sikap resmi negara kita yang kuat mendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Saking sensitifnya, beberapa pakar teologi dan kelompok umat beragama yang dihubungi untuk membahas isu ini menolak memberikan komentar. Bahkan, ada sekelompok orang di Sumatra Utara yang mengaku bersimpati pada Israel dari sisi keagamaan, namun mereka sangat khawatir untuk menyatakannya secara terbuka karena takut memicu konflik dengan warga lain. Mereka memilih diam demi menjaga kerukunan.

Mengapa Merince Kogoya Mengibarkan Bendera Israel?¶

Merince Kogoya, dalam video yang sempat diunggah di Instagram dan menjadi viral itu, terlihat sangat antusias. Ia mengenakan pakaian adat Papua yang khas dan menari sambil mengibarkan bendera Israel. Video ini diunggah pada tahun 2023, jauh sebelum ia mengikuti ajang Miss Indonesia.

Dalam caption video tersebut, Merince menuliskan kalimat yang sarat makna religius, “Giat bagi Sion, setia bagi Yerusalem, berdiri bagi Israel, bangkit bagi negeri dan menuai bagi bangsa-bangsa.” Kalimat ini mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap makna rohani dari tempat-tempat suci dalam tradisi Kristen yang terkait dengan Israel. Video itu sendiri telah dilihat puluhan ribu kali sebelum isu diskualifikasinya mencuat.

Dua tahun berselang, video lawas itulah yang ternyata jadi batu sandk Merince di Miss Indonesia. Ia dikabarkan dipulangkan dari masa karantina pada 26 Juni 2025 dan posisinya digantikan oleh finalis lain dari Papua Pegunungan.

Merince sendiri melalui Instagram Story-nya sempat mengungkapkan rasa kecewanya. Ia kembali menegaskan bahwa video tersebut adalah murni ekspresi dirinya dalam menjalankan nilai-nilai agama yang ia anut. Sayangnya, saat BBC News Indonesia mencoba menghubunginya, Merince menyatakan belum siap berkomentar karena kondisi kesehatannya yang kurang baik pasca kejadian tersebut.

Marthen Su, Presiden International Sion Kids Movement (ISKIM), memberikan konteks lebih lanjut mengenai video Merince. Ia menjelaskan bahwa video itu diambil saat Merince tampil dalam pembukaan festival tahunan Sion Kids di tahun 2023. Festival ini rutin mereka adakan dan selalu menggabungkan keimanan dan budaya Papua.

Menurut Marthen, festival Sion Kids yang menampilkan pengibaran bendera Israel adalah bagian dari gerakan rohani Kekristenan di Papua yang memang berakar dari sejarah Yerusalem dan Israel. “Kami bukan pro-Israel dari sisi negara dan agama Yahudi. Kami menyatakan iman untuk pertobatan Israel,” ujar Marthen. Ia menambahkan bahwa dalam ajaran Kekristenan mereka, arah kiblat rohaninya memang ke Yerusalem dan Israel. Itulah sebabnya mereka menggunakan simbol-simbol tersebut.

Marthen juga mengungkapkan bahwa pengibaran bendera Israel dalam acara mereka sudah menjadi tradisi selama 19 tahun terakhir. Setiap tanggal 14 Mei, yang bertepatan dengan hari berdirinya negara Israel, gerakan Sion Kids di Papua selalu mengadakan perayaan dan mengibarkan bendera Israel. Mereka bahkan berkeliling dengan truk di seluruh Tanah Papua sambil membawa bendera tersebut. Menariknya, menurut Ronald Richard Tapilatu, Kepala Biro Papua di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), aksi ini biasanya tidak dianggap masalah oleh polisi di Jayapura; dianggap biasa saja.

Ronald Richard Tapilatu sendiri berpendapat bahwa apa yang dilakukan kelompok Sion Kids, termasuk Merince, lebih terkait dengan ekspresi nilai keagamaan dan ibadah perayaan Sion, bukan dukungan terhadap negara Israel atau tindakannya di Gaza saat ini. Ia menegaskan bahwa PGI di Papua sangat peduli dan berpihak pada saudara-saudara di Palestina. Namun, ia melihat kasus Merince sebagai bentuk kebebasan beraspirasi dan berpendapat yang sah.

Pendapat serupa datang dari Rutce Bosawer, seorang aktivis sosial perempuan asli Papua. Ia menyebut bahwa penggunaan atribut berlambang Israel sama sekali bukan masalah besar di Tanah Papua. Berbeda dengan di wilayah barat Indonesia, di Papua hal ini dianggap biasa saja. Banyak simbol Israel yang bisa dilihat sehari-hari, seperti di mobil, stiker, atau baju. Rutce, yang berasal dari Maybrat, Papua Barat Daya, ini menjelaskan bahwa simbol-simbol itu digunakan sebagai bagian dari kepercayaan iman Kristen, bukan sebagai dukungan politik atau perang.

Meskipun demikian, Rutce mengakui bahwa penggunaan atribut Israel ini juga memicu pro-kontra di kalangan masyarakat Papua sendiri. Beberapa kelompok, terutama yang berbasis di perkotaan dan kritis terhadap pemerintah Indonesia, kadang berpandangan bahwa orang asli Papua seharusnya tidak berafiliasi atau melekatkan diri dengan Israel, terutama mengingat situasi konflik di Palestina.

Apa Itu Sion Kids?¶

International Sion Kids Movement (ISKIM) sering disebut-sebut dalam konteks ini. Presiden ISKIM, Marthen Su, secara tegas menjelaskan bahwa Sion Kids bukanlah gereja baru atau aliran agama baru. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah gerakan rohani yang bertujuan untuk menjaga tradisi kekristenan di Tanah Papua. Tradisi ini, menurutnya, berakar kuat pada konteks Yerusalem dan Israel dalam Alkitab.

Marthen mengatakan, gerakan ini mulai aktif di Papua sejak tahun 2005. Sejak saat itu, mereka rutin menyelenggarakan festival perayaan Sion setiap tanggal 14 Mei. Tanggal ini, seperti disebutkan sebelumnya, bertepatan dengan hari deklarasi berdirinya negara Israel. Namun, Marthen menekankan bahwa perayaan ini bukan untuk merayakan negara Israel, melainkan untuk tujuan yang lebih rohani.

“Jadi kami tidak pro-Palestina, tidak pro-Israel. Kami properdamaian,” jelas Marthen. Ia melanjutkan, “Lalu, bagaimana perdamaian terjadi? Ketika Israel bertobat.” Menurut keyakinan mereka, tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa menasihati Israel untuk bertobat kecuali hanya Tuhan sendiri. Oleh karena itu, inti kegiatan mereka adalah berkumpul dari berbagai kota di Papua untuk berdoa bersama, memohon pertobatan Israel.

Marthen mengklaim bahwa gerakan Sion Kids saat ini memiliki 126 kelompok doa yang tersebar di berbagai wilayah Papua, dengan total anggota mencapai 8.000 orang. Gerakan ini cukup aktif menyelenggarakan berbagai acara. Salah satu acara terbaru mereka adalah Leadership Conference - Internasional Sion Kids Movement (LC-ISKIM) 2024 yang diadakan pada pertengahan Juni di Manokwari.

Jacobus Ayomi, Ketua Panitia acara LC-ISKIM 2024, saat itu menyebutkan bahwa tujuan Sion Kids adalah untuk menguatkan iman umat berdasarkan perjanjian Tuhan yang kekal dengan Yerusalem dan Israel. Menariknya, acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah daerah setempat, menunjukkan adanya tingkat penerimaan atau setidaknya kehadiran pemerintah dalam kegiatan mereka.

Jejak Kekristenan di Papua dan ‘Relasinya’ dengan Israel¶

Untuk memahami pandangan sebagian orang asli Papua terhadap Israel dari kacamata keagamaan, penting untuk melihat kembali sejarah masuknya agama Kristen di wilayah ini. Pendeta Benny Giay, seorang teolog Papua, menjelaskan bahwa agama Kristen Protestan pertama kali masuk ke Tanah Papua pada 5 Februari 1855.

Misionaris asal Jerman, Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gottlob Geissler, adalah orang pertama yang mendarat di Pulau Mansinam, Teluk Doreh (sekarang Manokwari). Dari Mansinam inilah, Injil mulai disebarkan ke berbagai penjuru Tanah Papua. Tak lama berselang, misionaris Katolik juga masuk. Pater Le Cocq d’Armandville SJ memulai misi Katoliknya di Kampung Sekru, Fakfak, pada tahun 1894.

Menurut Benny Giay, gereja-gereja awal yang dibawa oleh Ottouw-Geissler (Protestan) dan Pater Le Cocq (Katolik) mengakar kuat di wilayah Papua utara dan selatan. Namun, penyebaran di wilayah pegunungan tengah tidak sekuat di pesisir. Di akhir tahun 1940-an, misionaris dari Amerika Serikat, Australia, dan negara lain mulai masuk ke wilayah-wilayah Pegunungan Tengah.

Benny Giay berpendapat, masuknya gereja-gereja ‘gelombang kedua’ di pegunungan tidak selalu disertai dengan pelayanan komprehensif seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang memadai, seperti yang dilakukan misionaris sebelumnya di pesisir. Hal ini, menurutnya, menyebabkan gereja di wilayah pegunungan kurang memiliki akar yang dalam secara kelembagaan dan sosial. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai gerakan kekristenan baru atau independen di Papua Pegunungan, salah satunya adalah gerakan seperti Sion Kids yang kerap menggunakan atribut Israel.

Gerakan-gerakan seperti Sion Kids ini, kata Benny, kemudian menyebar dari wilayah pegunungan ke daerah lain di Papua Barat, Biak, Serui, hingga Jayapura. Pertumbuhan gerakan ini semakin pesat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Papua. Benny mencatat, para pemimpin gereja di Tanah Papua banyak yang melakukan ziarah ke “tempat-tempat suci” di Israel. Perjalanan ini seringkali didanai oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam kunjungan ziarah tersebut, menurut Benny, terjadi pertemuan antara para pemimpin gereja Papua dengan berbagai kelompok keagamaan di Israel. Interaksi inilah yang dipercaya turut memengaruhi dan mengembangkan gerakan Sion Kids yang berfokus pada Yerusalem dan Israel sebagai kiblat rohani. Contoh konkretnya adalah pada Desember 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendanai perjalanan ziarah keagamaan bagi 51 warga dan pejabat mereka ke Israel. Di tahun berikutnya, Desember 2024, Pemprov Papua Barat kembali mendanai kunjungan serupa untuk 83 orang. Pelepasan rombongan ini bahkan dilakukan oleh pejabat tinggi daerah, Yacob Fonataba, yang saat itu menjabat pelaksana sekretaris daerah. Dukungan finansial dan fasilitas dari pemerintah daerah untuk perjalanan ke Israel ini menunjukkan adanya penerimaan (atau setidaknya toleransi) pada tingkat tertentu terhadap ikatan keagamaan yang dirasakan oleh sebagian umat Kristen Papua dengan Israel.

Mengapa Umat Kristen di Papua Kerap Menggunakan Atribut Israel?¶

Untuk mendalami lebih jauh fenomena ini, kita bisa merujuk pada riset akademisi Henri Myrttinen yang berjudul Under Two Flags: Encounters with Israel, Merdeka and the Promised Land in Tanah Papua. Dalam risetnya yang merupakan bagian dari buku From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’ Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities, Myrttinen mengidentifikasi setidaknya tiga alasan utama yang mendasari masyarakat Papua menggunakan atribut-atribut Israel.

Pertama, sebagian orang Papua melihat Israel sebagai semacam “sekutu” rohani atau bahkan politik. Mereka merasa ada kesamaan tujuan atau perjuangan dengan Israel, terutama dalam konteks menghadapi tantangan atau “musuh” yang lebih kuat. Myrttinen menulis, “Negara Israel dianggap sebagai sekutu politik orang Papua, dengan keduanya dianggap memiliki tujuan yang sama, seperti perjuangan melawan tetangga yang lebih kuat.” Konteks “tetangga yang lebih kuat” ini bisa diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk secara politik atau spiritual.

Kedua, adanya hubungan spiritual yang mendalam antara Israel atau “tanah suci” dengan Papua. Hubungan ini dibangun melalui ajaran agama Kristen dan pembacaan teks-teks Alkitab. Dalam banyak interpretasi Kristen, Tanah Suci, Yerusalem, dan simbol-simbol Yahudi-Kristen seperti Bintang Daud memegang tempat yang sangat sentral. Bagi sebagian umat Kristen Papua, ikatan rohani ini terasa sangat kuat.

Ketiga, Israel atau “tanah suci” dipandang sebagai metafora untuk Tanah Papua itu sendiri, atau bahkan secara spiritual menyatu dengannya. Artinya, idealisme, harapan, atau takdir yang digambarkan dalam narasi tentang Israel dalam Alkitab diproyeksikan atau dilihat terwujud juga di Tanah Papua. Ini bisa menjadi cara untuk memberikan makna spiritual pada tanah kelahiran mereka.

Myrttinen pertama kali mengamati fenomena ini saat mengunjungi Papua pada tahun 2009, bertepatan dengan operasi militer Israel di Gaza yang dikenal sebagai ‘Cast Lead’. Saat itu, ia terkejut melihat betapa banyaknya atribut Israel yang digunakan di tempat umum. Ia melihat grafiti Bintang Daud di jalanan Jayapura, penduduk asli Papua yang mengenakan kaus pro-Israel, dan bahkan pemuka agama Kristen menggunakan simbol-simbol Israel dan Yahudi pada gadget mereka.

Beberapa tahun kemudian, saat Myrttinen kembali mengunjungi Papua, ia melihat fenomena ini semakin meluas. Atribut Israel tidak hanya ada di jalanan, tetapi juga dilukis di etalase toko, menjadi stiker di mobil dan sepeda motor, bahkan dipajang saat pertandingan sepak bola tim lokal kebanggaan Papua, Persipura. Fenomena ini menunjukkan betapa dalamnya penetrasi simbol-simbol ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.

Meskipun ada ikatan spiritual atau simbolik yang kuat dari sisi masyarakat Papua, Myrttinen mencatat bahwa negara Israel sendiri tampaknya tidak menunjukkan minat yang signifikan terhadap isu-isu yang terjadi di Papua. Ia menyimpulkan bahwa “hubungan khusus” ini tampaknya lebih merupakan urusan satu arah, datang dari sisi masyarakat Papua yang merasa terhubung dengan narasi Israel.

Simpati untuk Israel di Wilayah Lain di Indonesia¶

Fenomena penggunaan atribut Israel atau simpati rohani terhadap Israel ternyata tidak hanya terbatas di Tanah Papua. Henri Myrttinen juga mengamati ‘ledakan Israel’ serupa di wilayah lain di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, seperti di Sulawesi Utara yang mayoritas Protestan, dan di Timor-Leste yang mayoritas Katolik. Meskipun konteks dan interpretasinya mungkin sedikit berbeda, penggunaan simbol-simbol ini juga terlihat menonjol.

Di Sulawesi Utara, insiden pengibaran bendera Israel oleh organisasi masyarakat adat Manguni Makasiouw di Bitung pada tahun 2023 menjadi bukti nyata betapa isu ini bisa memicu ketegangan. Aksi tersebut, yang dianggap sebagai ekspresi keagamaan oleh Manguni Makasiouw, berujung pada bentrokan dengan massa dari Barisan Solidaritas Muslim (BSM). Bentrokan itu tragisnya menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Panglima Besar Manguni Makasiouw, Andy Rompas, saat itu berargumen bahwa penggunaan atribut Israel adalah representasi dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di wilayahnya.

Di Sumatra Utara, pandangan serupa juga ditemukan, meskipun mungkin tidak diekspresikan secara terbuka. Natanael Liando, seorang pendeta asal Kabupaten Karo, terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Israel dari sudut pandang Alkitab. “Saya dukung Israel. Karena kalau kita lihat dari Alkitab, Israel itu adalah umat pilihan Tuhan dan kita selaku orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan maka Tuhan akan membela firman-Nya,” ujar Natanael pada akhir Juni lalu. Namun, ia menambahkan bahwa dukungan rohani ini tidak berarti ia membenarkan tindakan pemerintah Israel di Gaza, yang menurutnya bertentangan dengan ajaran hukum Taurat, “jangan membunuh”.

Audrin Manurung, warga Kota Medan, juga berbagi pandangannya. Ia mengaku mendukung Palestina atas dasar kemanusiaan. “Kalau dari sisi kemanusiaan, tidak mungkin saya tidak membela Palestina,” katanya. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu mengikuti detail konflik politiknya.

Baik Natanael maupun Audrin sama-sama mengungkapkan keengganan untuk secara terbuka menggunakan atribut atau menyatakan simpati ke Israel di ruang publik. Mereka khawatir hal itu akan menyulut konflik atau kesalahpahaman dengan warga lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda, terutama yang kuat mendukung Palestina. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada simpati rohani terhadap Israel di luar Papua, lingkungan sosial dan politik di wilayah lain di Indonesia membuat ekspresinya menjadi lebih terbatas dan hati-hati. Kedua narasumber ini sama-sama berharap agar terjadi perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina.

Aturan Mengibarkan Bendera Israel¶

Lalu, bagaimana sebenarnya status hukum pengibaran bendera Israel di Indonesia? Apakah ada larangan resmi? Larangan penggunaan atribut berlambang Israel di Indonesia memang ada, namun konteksnya perlu dipahami dengan baik. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini secara spesifik mengatur interaksi dan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Isinya menegaskan lima poin penting terkait Israel dalam konteks diplomatik atau kenegaraan di tingkat daerah:

1. Tidak ada hubungan resmi: Dinyatakan bahwa tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia, di tingkat mana pun (pusat atau daerah), dengan Israel. Ini termasuk dalam hal surat-menyurat menggunakan kop resmi pemerintahan.
2. Tidak menerima delegasi resmi: Pemerintah daerah tidak diizinkan menerima delegasi dari Israel secara resmi dan di tempat resmi pemerintahan.
3. Larangan penggunaan simbol: Aturan ini secara eksplisit melarang pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia dalam konteks hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah.
4. Kunjungan warga Israel: Warga negara Israel hanya diizinkan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan paspor biasa, bukan paspor diplomatik atau dinas, dan dengan proses keimigrasian tertentu.
5. Proses visa: Orientasi pemberian visa kepada warga Israel dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar RI di Singapura atau Bangkok, karena tidak ada Kedutaan Besar RI di Israel.

Penting untuk dicatat bahwa peraturan menteri ini mengikat pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri mereka. Ini berarti pemerintah daerah tidak boleh secara resmi berinteraksi dengan Israel atau mengizinkan penggunaan simbol Israel dalam acara resmi yang mereka selenggarakan atau fasilitasi.

Namun, peraturan ini tidak secara langsung mengatur atau melarang penggunaan atribut Israel oleh warga negara atau organisasi swasta dalam kapasitas pribadi atau kegiatan keagamaan, selama tidak melanggar undang-undang lain, seperti undang-undang tentang lambang negara lain yang bisa memicu konflik atau mengganggu ketertiban umum. Kasus di Bitung, misalnya, menjadi masalah hukum karena berujung pada kekerasan dan gangguan ketertiban, bukan semata-mata karena pengibaran benderanya itu sendiri. Di Papua, seperti dijelaskan Rutce Bosawer dan Marthen Su, penggunaan atribut ini lebih sering dianggap sebagai ekspresi iman yang sudah lumrah dan tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum, kecuali jika dikaitkan dengan aktivitas yang mengancam keamanan atau ketertiban.

Kasus Merince Kogoya ini menjadi kompleks karena ia adalah perwakilan daerah dalam sebuah kontes nasional yang tentu sensitif terhadap isu-isu publik. Meskipun tindakannya mengibarkan bendera dilakukan dalam konteks keagamaan pribadinya di masa lalu, video tersebut menjadi sorotan publik saat ia berada di platform nasional. Pihak penyelenggara kontes kemungkinan mengambil keputusan diskualifikasi untuk menghindari kontroversi lebih lanjut yang bisa berdampak pada citra ajang tersebut, mengingat sensitivitas isu Israel-Palestina di Indonesia secara umum. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum pengibaran bendera oleh individu mungkin tidak selalu ilegal (tergantung konteks dan dampak), secara sosial dan politik, tindakan tersebut bisa memiliki konsekuensi serius, terutama bagi figur publik.

Kisah Merince Kogoya ini membuka mata kita tentang berbagai lapisan pandangan dan keyakinan di Indonesia, terutama di Papua, terkait Israel. Antara ekspresi keagamaan yang mendalam, sejarah masuknya Kekristenan, konteks sosial-politik lokal, dan sensitivitas nasional, kasus ini menjadi cerminan kompleksitas relasi antara keyakinan pribadi dan ruang publik di negara kita.

Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah keputusan diskualifikasi Merince sudah tepat? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah!