Geger Pati! PBB-P2 Turun Drastis & Jam Sekolah Diatur Ulang Hasil Rembug Warga

Table of Contents

Beberapa waktu terakhir, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sempat dilanda gelombang geger atau kegaduhan. Masyarakat dibuat resah oleh dua kebijakan yang dirasa sangat memberatkan: kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, serta perubahan jam operasional sekolah dari enam hari menjadi lima hari. Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang rencana aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025. Namun, semua berubah setelah sebuah pertemuan penting yang dikenal sebagai “rembug bareng” digelar.

Pertemuan bersejarah ini berhasil melahirkan sebuah kesepakatan yang melegakan banyak pihak dan meredakan tensi yang sempat membara di Bumi Mina Tani. Hasil dari dialog intensif antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat ini membawa angin segar, menunjukkan bahwa musyawarah mufakat masih menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan. Ini adalah cerminan nyata dari semangat demokrasi yang mengedepankan kepentingan bersama dan stabilitas wilayah.

Polemik yang Mengguncang Pati: PBB-P2 dan Jam Sekolah¶

Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen sontak memicu gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Kenaikan setinggi itu, tentu saja, dirasakan sangat memberatkan, terutama bagi para petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Pati. Mereka merasa beban pajak yang mendadak melonjak akan sangat memukul daya beli dan kelangsungan usaha mereka.

Bayangkan saja, warga yang sebelumnya hanya membayar ratusan ribu rupiah, kini harus merogoh kocek jutaan rupiah untuk pajak yang sama. Ini tentu membuat masyarakat menjerit dan merasa tercekik. Sementara itu, perubahan jam operasional sekolah dari enam hari menjadi lima hari juga tak luput dari sorotan. Kebijakan ini, meski mungkin bertujuan modernisasi atau efisiensi, justru dianggap tidak sesuai dengan kultur dan kebiasaan masyarakat Pati, terutama terkait pendidikan agama dan kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dilakukan di hari Sabtu.

Banyak orang tua dan guru yang khawatir bahwa kebijakan lima hari sekolah akan mengurangi waktu belajar efektif, terutama untuk mata pelajaran agama atau kegiatan mengaji. Selain itu, ada kekhawatiran juga mengenai dampak pada pondok pesantren atau lembaga pendidikan non-formal yang kerap mengisi waktu luang di akhir pekan. Polemik ini menciptakan kegelisahan di kalangan wali murid, guru, dan para pemangku kepentingan pendidikan, yang akhirnya turut bergabung dalam suara protes. Suasana panas ini menuntut adanya jalan keluar yang konkret dan memuaskan semua pihak.

“Rembug Bareng”: Titik Balik Penyelesaian Masalah¶

Pada Jumat, 8 Agustus 2025, suasana di Restoran Warisan Nyonya, Pati, terasa berbeda. Bupati Pati H. Sudewo duduk bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda, Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, serta sejumlah tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dan koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa. Sekitar 40 orang hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut. Ini adalah bukti nyata keseriusan semua pihak untuk mencari solusi terbaik demi Pati yang lebih baik.

Rembug bareng ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah forum dialog yang sangat krusial. Perwakilan masyarakat, seperti Anton Sugiman, Slamet Widodo alias Om Bob, Lilik Salamun (Ketua LSM Ganesha), Sumadi (Korlap LSM GJL Kabupaten Pati), Cahya Basuki alias Yayak Gundul (Korlap GERPAB), Ustad Dr. Sahal Mahfudh (Korlap ASPIRASI), M. Azwar Anas, Isbaul Arif, Muhajir, Lukman, dan Nur Khamim, menyampaikan langsung aspirasi dan kegelisahan warga. Mereka datang dengan membawa suara hati rakyat, menuntut keadilan dan kebijakan yang pro-rakyat. Diskusi berlangsung alot namun konstruktif, dengan semangat mencari titik temu demi kebaikan bersama.

Dua Poin Penting dari Rembug Bareng:

Kebijakan	Sebelum Rembug Bareng	Setelah Rembug Bareng
Kenaikan PBB-P2	Naik 250%	Dibatalkan
Jam Sekolah	5 hari operasional	Kembali 6 hari

Dua kesepakatan monumental lahir dari rembug bareng ini: pembatalan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dan pengembalian jam operasional sekolah dari lima hari menjadi enam hari. Keputusan ini langsung disambut sukacita oleh masyarakat. Ini adalah kemenangan bagi suara rakyat dan menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi warganya. Kedua poin ini menjadi kunci meredam keresahan yang sempat menyelimuti Pati.

Suara Hati Para Korlap: Menjaga Demokrasi dan Perdamaian¶

Cahya Basuki alias Yayak Gundul, Korlap GERPAB (Gerakan Pati Bersatu), mengungkapkan bahwa dinamika yang terjadi adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa kini sudah ada titik terang dan mengajak semua pihak untuk menenangkan diri. “Namanya salah paham itu wajar. Kalau kita keliru memahami kebijakan, mari kita pikirkan kembali dengan kepala dingin,” ujarnya, menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi persoalan. Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka hanya fokus pada pembatalan kebijakan yang memberatkan, bukan upaya untuk menjatuhkan jabatan kepala daerah.

Yayak Gundul juga menegaskan komitmennya untuk selalu bersama rakyat, meski harus menghadapi kritik atau bahkan hujatan. Ia percaya bahwa dari peristiwa ini, semua pihak, termasuk Bupati, bisa sama-sama belajar bahwa rakyat adalah “anak-anaknya” yang harus didengar dan diperhatikan. “Saya ini tidak punya tendensi apa-apa dan saya siap dihujat. Tapi saya tetap bersama rakyat, menyuarakan persoalan yang memang perlu kita perjuangkan,” tegasnya, dengan suara tegas penuh semangat. Ia bahkan mengangkat isu nasib para PKL yang juga terdampak, menunjukkan kepeduliannya yang menyeluruh.

Ustad Dr. Sahal Mahfudh, Korlap ASPIRASI (Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi), memberikan pesan yang tak kalah penting. Ia mengingatkan para peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi situasi dan menimbulkan kekacauan. “Jangan sampai kita ditunggangi oleh pihak yang membawa misi kerusakan, permusuhan, dan pertumpahan darah,” pesannya. Ia mengajak massa untuk menempuh jalur damai dan menghindari perilaku yang bisa memecah belah persatuan, mengingatkan bahwa setan selalu senang melihat manusia berselisih. Pesan ini sangat relevan untuk menjaga agar unjuk rasa tidak disusupi agenda gelap.

mermaid graph TD A[Aspirasi Masyarakat] --> B{Rembug Bareng}; B -- Dialog Damai --> C{Keputusan Bersama}; C --> D[Pembatalan PBB-P2 250%]; C --> E[Pengembalian Jam Sekolah 6 Hari]; D & E --> F[Kondusifitas Pati]; F --> G[Peningkatan Kepercayaan Publik]; F --> H[Iklim Investasi Stabil]; A -- Potensi Konflik jika tidak ada rembug --> I[Aksi 13 Agustus]; I -- Pesan Damai --> F;
Diagram di atas menunjukkan bagaimana Rembug Bareng menjadi jembatan solusi untuk meredam potensi konflik dan menciptakan kondusifitas.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan¶

Bupati Pati H. Sudewo, dalam kesempatan itu, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas masukan yang diberikan oleh para korlap dan tokoh masyarakat. Ia mengakui bahwa sebagai pemimpin, dirinya masih banyak kekurangan dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga dengan lebih saksama. “Saya mohon dukungan agar Pati tetap aman dan kondusif,” ucapnya. Bupati juga menegaskan kembali bahwa kebijakan lima hari sekolah sudah resmi dikembalikan menjadi enam hari, sesuai dengan keinginan masyarakat, menunjukkan sikap yang responsif dan berpihak pada rakyat.

Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas menjelang tanggal 13 Agustus. Ia mengingatkan bahwa isu yang sempat viral ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi dan membuat investor ragu masuk ke Pati. Padahal, Pati sangat membutuhkan investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, menjaga nama baik daerah adalah tanggung jawab bersama. Investasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi, dan kerusuhan akan menjadi hambatan besar.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi memberikan saran yang konstruktif: agar rencana aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 dibatalkan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama. Menurutnya, langkah ini akan mengurangi potensi gesekan di lapangan dan menjaga agar massa tetap kondusif. “Harapan dengan adanya kegiatan ini, aksi tanggal 13 itu ditiadakan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama,” ujarnya, menandakan keinginan kuat untuk menjaga perdamaian. Kapolresta juga mewanti-wanti agar tidak ada kelompok-kelompok “anarko” yang sengaja datang dari luar untuk mengacaukan Pati.

Beliau menekankan pentingnya “marwah” atau martabat Kabupaten Pati, khususnya di Alun-Alun, sebagai pusat kegiatan. “Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok anarko yang sengaja datang dari luar untuk mengacau, membuat rusuh, anarki yang tidak sesuai agenda orang Pati,” tegasnya. Polresta Pati sendiri akan menyiapkan pengamanan maksimal dan menyeleksi setiap kelompok yang hadir jika aksi tetap berlangsung. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang hadir adalah mereka yang terdaftar dan memiliki kepemimpinan jelas di lapangan, guna mencegah provokasi dari pihak luar yang berniat buruk. Kondisi damai adalah prioritas utama untuk kemajuan Pati.

Refleksi dan Harapan untuk Pati¶

Episode “Geger Pati” ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta kekuatan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Masyarakat Pati telah membuktikan bahwa aspirasi bisa disalurkan secara tertib dan damai, dan pemerintah daerah menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan membuat penyesuaian demi kepentingan bersama. Kejadian ini juga menyoroti urgensi untuk memahami dampak setiap kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari warga.

Ke depan, Pati diharapkan dapat terus menjaga kondusivitas dan semangat kebersamaan ini. Pembatalan kenaikan PBB-P2 dan pengembalian jam sekolah adalah bukti nyata bahwa kekuatan kolektif masyarakat dapat membawa perubahan positif. Semoga ini menjadi momentum bagi Kabupaten Pati untuk semakin maju dan sejahtera, dengan fondasi pemerintahan yang responsif dan masyarakat yang aktif berpartisipasi. Mari kita terus kawal bersama agar janji-janji dan kesepakatan yang telah dibuat dapat terealisasi sepenuhnya.

Berikut adalah video hipotetis yang mungkin berisi cuplikan peristiwa dan pernyataan penting selama masa ketegangan di Pati, yang akhirnya mereda berkat rembug bareng:

Video tersebut dapat menggambarkan bagaimana masyarakat Pati bersatu menyuarakan aspirasinya, dan bagaimana para pemimpin meresponsnya dengan bijak, menghindari konflik yang tidak perlu. Ini adalah gambaran sebuah demokrasi yang berfungsi, di mana suara rakyat didengar dan dihargai. Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan.

Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Pati dan Forkopimda ini sudah tepat? Yuk, bagikan pendapat dan harapan Anda untuk Pati di kolom komentar!