Inflasi Mengintai: Beban Patungan BI-Kemenkeu Makin Berat?

Table of Contents

Pada Kamis, 4 September 2025, sebuah keputusan besar datang dari Bank Indonesia (BI) yang langsung menjadi perhatian banyak pihak. BI secara resmi mengumumkan akan melakukan burden sharing, alias berbagi beban, untuk mendanai program-program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan finansial ini tidak main-main, BI berencana membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan total nilai fantastis, mencapai Rp 200 triliun. Tentu saja, langkah ini memicu berbagai diskusi seru di kalangan ekonom dan masyarakat.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengurangi beban biaya yang terkait dengan program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini juga diharapkan bisa menjaga stabilitas perekonomian nasional. Denny menekankan bahwa BI mengambil langkah ini dengan sangat hati-hati, berpegang teguh pada prinsip prudent monetary policy. Namun, di balik penjelasan resmi ini, muncul sederet kekhawatiran dan risiko yang diungkapkan oleh para pengamat ekonomi.

Skema Burden Sharing: Bukan Kali Pertama, Tapi Mengapa Sekarang?¶

Konsep burden sharing sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Kita pernah melihat skema serupa diterapkan secara masif saat pandemi COVID-19 melanda dunia dan negara kita. Kala itu, pemerintah butuh dana super besar secara cepat untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang luar biasa. BI kemudian turut serta membeli SBN pemerintah, bahkan langsung di pasar perdana, yang pada akhirnya sempat memicu perdebatan sengit mengenai independensi bank sentral.

Perlu diingat, kali ini BI melakukan pembelian di pasar sekunder, yang sedikit berbeda dengan saat pandemi. Pembelian di pasar sekunder berarti BI membeli SBN dari investor lain, bukan langsung dari pemerintah. Meskipun begitu, esensinya tetap sama: BI membantu pemerintah dalam pendanaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah bisa dikategorikan sebagai krisis yang memerlukan intervensi BI sebesar ini? Atau justru langkah ini menyimpan risiko jangka panjang yang bisa jadi bumerang? Banyak pakar ekonomi mulai khawatir.

Mengenal Lebih Jauh Surat Berharga Negara (SBN)¶

Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah kita untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan sebagainya. SBN ini ada dua jenis utama, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sering disebut juga Sukuk Negara. Keduanya berfungsi sebagai bukti utang pemerintah kepada pihak yang membelinya.

SBN dapat diperdagangkan di dua pasar utama: pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat SBN pertama kali diterbitkan dan ditawarkan kepada investor, seperti bank umum, dana pensiun, atau individu. Setelah itu, SBN tersebut bisa diperjualbelikan antar investor di pasar sekunder. Ketika BI membeli SBN di pasar sekunder, ini berarti BI membeli SBN yang sudah beredar dari tangan investor lain, bukan langsung dari Kementerian Keuangan. Tindakan ini sejatinya akan menambah likuiditas di pasar keuangan karena dana yang digunakan BI untuk membeli SBN akan kembali masuk ke sistem perbankan atau ke kantong investor, yang kemudian bisa mereka gunakan untuk investasi lain atau konsumsi, sehingga berpotensi menggerakkan roda ekonomi.

Independensi BI: Bayangan Dewan Moneter Orde Baru?¶

Salah satu kritik paling tajam datang dari Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurut Bhima, skema burden sharing yang kini kembali diaktifkan ini punya potensi besar untuk mengganggu independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras bahwa independensi BI kini makin terkikis, seolah kembali ke era Dewan Moneter Orde Baru. Tentu saja, perbandingan ini bukan tanpa alasan kuat, mengingat sejarah kelam intervensi pemerintah terhadap bank sentral di masa lalu.

Sejarah Kelam Dewan Moneter Orde Baru¶

Bagi generasi yang tidak mengalami, Dewan Moneter adalah sebuah lembaga yang sangat berkuasa pada era Orde Baru. Lembaga ini memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter, kredit, dan perbankan di Indonesia. Posisi Ketua Dewan Moneter dipegang oleh Menteri Keuangan, sementara Gubernur BI hanya menjabat sebagai salah satu anggota. Ini berarti, semua keputusan terkait moneter harus sejalan dan tunduk pada kebijakan pemerintah, membuat BI tidak bisa bergerak independen sama sekali.

Situasi ini berubah drastis setelah krisis moneter 1998, yang menyadarkan kita betapa pentingnya peran bank sentral yang independen. Sejak tahun 1999, BI resmi menjadi independen, dengan tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah tanpa tekanan atau intervensi politik. Kepercayaan publik dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat bergantung pada independensi ini. Jika independensi BI kembali dipertanyakan, ini bisa mengikis fondasi kepercayaan yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun.

Mengapa Independensi Bank Sentral Itu Penting Sekali?¶

Independensi bank sentral adalah pilar penting bagi stabilitas ekonomi sebuah negara, dan ini bukanlah sekadar istilah teknis tanpa makna. Ada beberapa alasan fundamental mengapa independensi ini sangat krusial:

Pertama, bank sentral yang independen cenderung lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Tanpa tekanan politik, mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan analisis ekonomi murni, tanpa harus memikirkan kepentingan politik jangka pendek yang seringkali ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat melalui kebijakan moneter yang longgar, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan inflasi tinggi.

Kedua, independensi ini membangun kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Ketika investor melihat bank sentral yang independen, mereka yakin bahwa kebijakan moneter akan transparan, konsisten, dan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Ini memberikan kepastian bagi investasi mereka, sehingga mendorong aliran modal masuk dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika independensi terganggu, investor akan menjadi ragu dan potensi capital flight bisa terjadi.

Ketiga, independensi mencegah politisasi kebijakan moneter. Tanpa otonomi, ada risiko besar pemerintah akan menggunakan bank sentral sebagai “kasir” untuk membiayai program-program populis atau jangka pendek yang mungkin tidak berkelanjutan secara fiskal. Praktik semacam ini, di banyak negara, telah terbukti berujung pada hiperinflasi dan krisis ekonomi parah. Bank sentral harus punya kekuatan untuk mengatakan “tidak” jika kebijakan fiskal pemerintah dinilai berisiko mengganggu stabilitas moneter.

Keempat, dan tidak kalah penting, adalah kredibilitas kebijakan. Kebijakan moneter yang diputuskan oleh bank sentral yang independen memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata pelaku pasar dan masyarakat. Ini karena keputusan tersebut dianggap murni berdasarkan analisis ekonomi dan bukan karena agenda politik. Kredibilitas ini sangat vital dalam membentuk ekspektasi inflasi masyarakat, yang pada gilirannya akan memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi.

Video dari Bank Indonesia di atas secara singkat menjelaskan apa itu inflasi dan bagaimana peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Ini adalah tugas inti BI yang menjadi sangat krusial, dan bisa terganggu serius jika independensinya dipertanyakan atau terkikis oleh intervensi.

Ancaman Inflasi: Lebih Banyak Uang, Harga Makin Melambung?¶

Di samping isu independensi, Bhima Yudhistira juga menyoroti ancaman inflasi yang membayangi jika burden sharing ini terus berlanjut. Menurutnya, pembelian SBN oleh BI otomatis akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba bayangkan, jika tiba-tiba ada lebih banyak uang di tangan masyarakat berkat berbagai program pemerintah yang didanai BI, tapi di saat yang sama, jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar tidak meningkat secepat itu. Apa yang akan terjadi?

Secara sederhana, ketika permintaan terhadap barang dan jasa melonjak tajam karena daya beli yang meningkat, namun pasokan barang tidak mampu mengimbangi, maka harga-harga akan meroket. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation). Fenomena ini bisa sangat merugikan kita semua, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daya beli uang mereka akan merosot tajam. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup membengkak, dan nilai tabungan kita pun bisa tergerus drastis.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas harga, dan kebijakan burden sharing ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati dan dibarengi dengan kebijakan lain yang mampu meningkatkan produksi atau penawaran barang dan jasa, maka risiko inflasi tinggi menjadi sangat nyata. Ini bisa mengacaukan perencanaan ekonomi rumah tangga, mengurangi investasi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator Ekonomi	Kondisi Ideal (Target BI)	Risiko Akibat Kebijakan Burden Sharing
Inflasi Tahunan	Rendah dan stabil (e.g., 2-4%)	Potensi lonjakan di atas target, memicu ketidakpastian harga
Suku Bunga Acuan	Disesuaikan pasar, efektif mengendalikan inflasi	Bisa tertekan atau tidak efektif karena likuiditas berlebih
Nilai Tukar Rupiah	Stabil dan sesuai fundamental ekonomi	Potensi pelemahan akibat peningkatan uang beredar yang tidak produktif
Independensi Bank Sentral	Terjaga kuat, bebas intervensi politik	Berisiko terkikis, persepsi bank sentral sebagai “kasir pemerintah”
Kepercayaan Investor	Tinggi, modal masuk, investasi meningkat	Bisa menurun, potensi capital outflow dan kekhawatiran risiko

Tabel di atas menunjukkan gambaran singkat bagaimana beberapa indikator ekonomi utama, yang menjadi fokus Bank Indonesia, bisa terpengaruh dan berisiko jika kebijakan burden sharing tidak diimplementasikan dengan strategi yang sangat hati-hati dan terukur.

Reputasi Fiskal dan Peringkat Utang: Ancaman Downgrade!¶

Kekhawatiran Bhima tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyoroti dampak jangka panjang terhadap reputasi fiskal Indonesia di mata dunia. Jika skema burden sharing ini terus-menerus digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang dianggap “bermasalah” atau tidak efisien, kredibilitas pemerintah bisa tergerus tajam. Ini adalah masalah serius karena akan memengaruhi cara dunia memandang stabilitas ekonomi negara kita.

Salah satu indikator penting yang terancam adalah peringkat utang pemerintah, atau sovereign bond rating. Peringkat ini diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional seperti S&P, Moody’s, atau Fitch, yang menilai seberapa besar risiko sebuah negara untuk gagal membayar utangnya. Peringkat yang baik berarti risiko rendah, biaya pinjaman bagi pemerintah juga akan lebih murah. Sebaliknya, jika peringkatnya diturunkan (downgrade), pemerintah akan kesulitan mendapatkan pinjaman atau harus membayar bunga yang jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya membebani APBN.

Bhima secara spesifik menyatakan bahwa peringkat utang pemerintah kita terancam downgrade karena BI membiayai program yang “bermasalah”, dan ia secara gamblang menyebut Kopdes MP (Merah Putih). Meskipun detail program tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut di sini, asumsinya adalah program tersebut mungkin dinilai memiliki potensi risiko fiskal yang tinggi, kurang transparan dalam pengelolaannya, atau tidak menunjukkan return yang sepadan, sehingga memicu kekhawatiran serius dari para ahli ekonomi.

Kriteria “Program Bermasalah” dari Sudut Pandang Fiskal¶

Sebuah program pemerintah bisa dianggap “bermasalah” dari sudut pandang fiskal atau ekonomi jika memenuhi beberapa kriteria yang mengkhawatirkan:

Pertama, program itu mungkin tidak efisien dalam penggunaan anggarannya. Artinya, dana yang sangat besar digelontorkan, namun hasil atau dampak positif yang didapatkan tidak sepadan dengan investasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan pemborosan sumber daya dan minimnya nilai tambah bagi negara.

Kedua, program tersebut bisa jadi tidak berkelanjutan secara finansial. Artinya, ia hanya bisa berjalan jika terus-menerus disuntik dana dari APBN tanpa memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri atau menjadi mandiri dalam jangka panjang. Ketergantungan ini akan menjadi beban fiskal yang terus-menerus.

Ketiga, adanya kurangnya transparansi dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan pelaporan penggunaan dananya. Jika masyarakat dan pengawas tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dana publik digunakan, ini akan meningkatkan risiko penyalahgunaan dan korupsi, yang merusak kepercayaan publik dan investor.

Keempat, adanya potensi penyimpangan atau korupsi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Program yang rawan praktik tidak bersih tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kelima, program tersebut tidak tepat sasaran. Meskipun niatnya baik, jika dana tidak sampai ke kelompok masyarakat atau sektor yang seharusnya menerima manfaat, maka tujuan program tidak tercapai dan uang negara terbuang sia-sia. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam desain dan implementasi kebijakan.

Jika pemerintah terus membiayai program-program dengan ciri-ciri seperti ini, apalagi dengan bantuan dari BI melalui burden sharing, itu akan menimbulkan keraguan yang sangat serius di mata lembaga pemeringkat internasional. Mereka akan menilai bahwa risiko fiskal negara meningkat, dan pada akhirnya, ini bisa berdampak pada penurunan peringkat utang kita.

Burden Sharing di Kala Tidak Krisis? Pertanyaan Besar yang Menggelitik¶

Poin terakhir yang disampaikan Bhima Yudhistira juga sangat penting untuk kita renungkan: burden sharing ini dilakukan tidak pada saat krisis. Seperti yang sudah kita bahas, skema serupa pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu, situasi memang luar biasa; perekonomian nyaris lumpuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan sistem kesehatan kewalahan. Situasi tersebut memang bisa disebut sebagai “krisis luar biasa” yang menuntut langkah-langkah luar biasa pula dari pemerintah dan bank sentral.

Namun, mari kita bandingkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Meskipun tantangan ekonomi akan selalu ada, banyak indikator menunjukkan perekonomian kita bergerak ke arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, inflasi terkendali (meski ancaman selalu ada), dan aktivitas bisnis mulai pulih pasca-pandemi. Apakah kondisi saat ini benar-benar sebanding dengan masa pandemi sehingga memerlukan jurus “krisis” seperti burden sharing? Ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan.

Jika kebijakan burden sharing diterapkan di luar konteks krisis yang jelas dan mendesak, ada beberapa konsekuensi serius yang bisa muncul:

Pertama, ini bisa melonggarkan disiplin fiskal pemerintah. Jika pemerintah merasa ada “bantuan” dari bank sentral setiap kali ada kebutuhan pendanaan, maka insentif untuk mengelola anggaran secara hati-hati dan efisien bisa berkurang. Ini bisa mendorong defisit anggaran yang tidak sehat secara berkelanjutan dan akumulasi utang yang berlebihan di masa depan.

Kedua, ini bisa menciptakan ekspektasi yang salah. Jika BI selalu siap membantu pemerintah, pemerintah di masa depan bisa berasumsi bahwa bank sentral akan selalu ada untuk menutupi kebutuhan pendanaan mereka, tanpa perlu mencari sumber lain atau melakukan reformasi fiskal yang sulit. Ini menciptakan moral hazard yang sangat berbahaya bagi kesehatan keuangan negara jangka panjang.

Ketiga, ini bisa mengikis kewaspadaan baik dari masyarakat maupun pasar. Jika bank sentral selalu menjadi “penyelamat terakhir” bahkan dalam situasi non-krisis, maka sinyal bahaya terhadap risiko fiskal mungkin tidak akan direspons dengan serius. Ini bisa menumpulkan sensitivitas terhadap risiko dan mendorong perilaku ekonomi yang kurang hati-hati.

Bhima Yudhistira menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa burden sharing semestinya hanya dilakukan saat krisis, kecuali memang pemerintah dan BI menganggap kondisi saat ini adalah krisis. Pertanyaan besar ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama: apakah kita benar-benar berada dalam kondisi krisis yang luar biasa, ataukah ada cara lain yang lebih prudent dan berkelanjutan untuk membiayai program-program penting tanpa mengorbankan independensi BI dan stabilitas ekonomi jangka panjang?

---

Mari Berdiskusi: Bagaimana Menurut Pendapatmu?

Kisah patungan antara Bank Indonesia dan pemerintah ini memang sangat kompleks, melibatkan banyak variabel ekonomi, politik, dan bahkan sejarah. Di satu sisi, ada harapan besar untuk mempercepat realisasi program-program yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat, khususnya program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran serius tentang potensi lonjakan inflasi, independensi Bank Indonesia yang terancam, dan dampak negatif pada reputasi fiskal negara di mata dunia.

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus mengawasi dan mencoba memahami implikasi dari kebijakan-kebijakan ekonomi sebesar ini. Stabilitas ekonomi adalah tanggung jawab bersama, dan setiap keputusan besar pasti membawa konsekuensi yang akan kita rasakan bersama. Apakah burden sharing ini merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Atau justru terlalu berisiko dan bisa membawa dampak negatif yang lebih besar di masa depan?

Bagikan pandanganmu di kolom komentar di bawah ini! Mari kita diskusikan dengan kepala dingin dan analisis yang objektif.